.png "Zainuddin Yasin")
Advertisement
Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali melaksanakan verifikasi faktual atau visitasi sebagai bagian dari penilaian Desa Transparan di Kabupaten Buleleng. Dua desa yang masuk dalam tahapan ini adalah Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak dan Desa Munduk di Kecamatan Banjar, yang sebelumnya telah mengikuti proses pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
Verifikasi faktual ini memegang bobot 40 persen dalam keseluruhan proses penilaian, sementara 60 persen sisanya berasal dari hasil SAQ. Ketua KI Bali, Dewa Nyoman Suardana, menyebut visitasi bukan sekadar mencocokkan dokumen administratif, tetapi menjadi momen untuk menggali komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi publik.
“Dalam visitasi ini, kami tidak hanya mencocokkan dokumen, tapi juga mendalami hasil presentasi dari kedua desa,” jelasnnya usai visitasi kegiatan di Kantor Desa Munduk, Rabu (3/7).
Ia menambahkan, baik Desa Pejarakan maupun Desa Munduk menunjukkan progres yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi. Keduanya juga tercatat pernah meraih predikat desa informatif pada tahun 2019.
“Kami memberikan apresiasi khusus karena kedua desa ini mampu menghadirkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara mandiri dan menjalankan berbagai inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menjelasnya hasil visitasi ini akan dibawa ke dalam pleno penilaian yang melibatkan seluruh desa dari berbagai kabupaten/kota di Bali. Selanjutnya, hasil akhir akan diumumkan dalam agenda penganugerahan “Desa Transparan” oleh Komisi Informasi Provinsi Bali
Sementara itu, upaya untuk memperkuat keterbukaan informasi juga datang dari level kabupaten. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Buleleng, Ketut Suwarmawan, menegaskan pentingnya digitalisasi desa sebagai fondasi dari transparansi, khususnya lewat pengelolaan website desa.
“Website itu penting, bukan hanya sebagai arsip digital, tapi juga sebagai ruang transparansi,” ujar Kadis yang akrab disapa Ketsu.
Kominfosanti secara rutin menggelar lomba website desa sebagai pemantik kreativitas dan konsistensi dalam menyajikan informasi yang akurat. Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia platform website desa, melalui nota kesepahaman (MoU) terbaru. Kerja sama ini mencakup pengembangan fitur-fitur yang mendukung integrasi data dan peningkatan kualitas informasi.
"Kami butuh rujukan resmi, dan itu ya website. Media sosial hanya jembatan,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara lembaga informasi dan pemerintah daerah harapannya Buleleng dapat menegaskan diri sebagai wilayah yang aktif mendorong tata kelola desa yang transparan, inovatif, dan bertanggung jawab. (TIM)
.png "Zainuddin Yasin")
