Kresna Budi Serukan Pemkab Buleleng Kuatkan Regulasi Produk UMKM Masuk Minimarket

Advertisement

KABAR NETIZEN - Seiring dengan perkembangan dan dinamika perkembangan Pasar tradisional, Pasar Modern dan Retail terutama di Pulau Bali. Sejauh ini berdasarkan databox bahwa rasio Minimarket dibali Tertinggi dalam catatan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 saja mencatat bahwa , Bali memiliki rasio minimarket per 100 ribu penduduk sebesar 59,7 pada 2019. Artinya, terdapat sekitar 60 minimarket bagi setiap 100 ribu penduduk di Pulau Dewata. 

Rasio tersebut membuat Bali menjadi provinsi dengan rasio minimarket per 100 ribu penduduk tertinggi di Indonesia.

Kepulauan Riau menempati posisi kedua dengan rasio minimarket per 100 ribu penduduk mencapai 35,9 pada 2019. Selanjutnya ada Yogyakarta (29,1), Sulawesi Utara (26,6), dan DKI Jakarta (24).

BPS mencatat ada 47.868 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2019.

Hal menyebabkan Salah satu anggota DPRD provinsi Bali IGK Kresna Budi yang juga Ketua Komisi II lantang menyuarakan agar Minimarket yang jumlahnya ribuan tersebut

harus menyediakan rak atau tenan khsusu bagi UMKM /UKM di Bali umumnya dan Buleleng khsusunya.

"Ini pentng agar betul betul pihak terkait, membuktikan keberpihakannya kepada pengusaha keci dan umkm yang baru pulih pasca covid 19," Tegasnya.

Tidak sampai sana Anggota DPRD Bali asal Buleleng ini juga meminta khsuusnya di Buleleng pemerintah segera merapkan ini kepada pengusaha minimarket dan retail.

" Temuan saya dilapangan seperi itu, sekedar rak khsusu saja yang kecil buat UMKM Buleleng tidak ada, jangan hanya mengurus izin mereka ke pemerintah namun membela masyarakat ukm ditempat dia beroperasi tidak," kritiknya.

Memang hal ini selaras dengan ide PJ Bupati yang cenderung membuat,

Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mewadahi aktivitas dan memperkuat pondasi  potensi UMKM

Bupati Bulleng emang rencananya merancang, Gedung PLUT ini nantinya sebagai tempat ruang untuk inkubator bisnis, klinik bisnis, konsultasi bisnis, etalase untuk memajang produk-produk UMKM.

"Kita menyadari betul bahwa satu daerah yang UMKMnya kuat, pondasi ekonomi daerah menjadi kuat. Kabupaten Buleleng sekarang menjadi rujukan nasional. Kalau ada PLUT seperti ini nanti tamu-tamunya diarahkan kesini," ucap Pj Lihadnyana.

Atas dasar itu, Pj Lihadnyana meminta kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagperinkop-UKM) Kabupaten Buleleng untuk membedakan jenis-jenis UMKM di Kabupaten Buleleng yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian, industri dan jasa.

Atas hal tersebut menurut IGK Kresna Budi jika memang betul, angka UMKM di Buleleng sekitar 57 Ribu seperti yang disampaikan disperindagkop pada peresmian PLUt tempo hari. Maka menurut hematnya produk ribuan umkm itu bisa ditopang dengan regulasi jelas dan tegas.

Caranya produk tersebut tersebut diarahkan juga kepada sektor minimarket uyang tentunya akan lebih menggairahkan perekonomian masyarakat Buleleng yang bergelut dibidang UMKM.

"Saat ini kendalanya apa silahkan Pemkab duduk bareng dengan pengusha ritel panggil dan buat kesepakatan agar mereka menyiapkan wadah khsusu bagi produk UMKM yang jumlahnya puluhan ribu di Buleleng," sarannya.(Yasin)