Advertisement
KABARNETIZEN | Buleleng - Kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri ke Bali langsung memberikan statemen menolak rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng.
Statemen ketua umum PDIP tersebut memantik reaksi beragam.Salah satunya dari Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara (Genus) Anthonius Sanjaya Kiabeni yang menyebut pernyataan Megawati agar jangan disalah artikan.
Pasalnya,rencana pembangunan Bandara Bali Utara merupakan program pemerintah pusat dan telah berjalan dengan melakukan berbagai kajian.
Sementara ucapan Megawati merupakan bentuk peringatan seorang ibu agar semua pihak tidak gegabah dalam menyikap polemik soal Bandara Bali Utara.
“Kekhawatiran Megawati itu benar.Hanya saja perlu dipahami proses bandara di Bali utara bukan datang dari rakyat melainkan pemerintah.Jangan sampai para pihak yang memberikan input kepada ibu (Megawati) tanpa sebelumnya diseleksi terlebih dahulu sehingga pendapatnya jauh dari perkembangan yang terjadi belakangan,”kata pria yang akrab di sapa Anthon ini Selasa,17/1-2023.
Ia melanjutkan,soal rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara,Anton mengaku secara intens melakukan kordinasi ke pemerintah pusat terlebih Kementrian ATR/BPN dengan maksud agara rencana pembangunan bandara itu tidak melenceng dari ketentuan.
”Dari Menteri ATR/BPN tertanggal 22 Desember 2022 kami terima surat dan siapapun tidak setuju jika bandara yang dibangun menggunkan hutan lindung,kawasan konservasi sebagai lokasi,termasuik ibu (Megawati),”imbuh Anthon.
Menurut Anthon,kawasan konservasi tidak bisa didamaikan dengan investasi karena itu,kajian dari LSM Genus telah ditanggapi langsung oleh Menteri ATR/BPN yang menyatakan agar rencana pembangunan bandara selain berlokasi di Desa/Kecamatan Kubutambahan agar disesuaikan denga peraturan dan perundang-undangan.”Dititik itu kami sepakat.
Jangan heran kalau ibu (Megawati) marah karena banyak input yang tidak dikaji dengan baik,”tambahnya.
Menurutnya,lokasi Bandara Bali Utara berlokasi di Kubutambahan cukup ideal.Terlebih Menteri Perhubungan sudah melakukan kajian ditempat itu termasuk menentukan titik koordinat.Dan itu kata dia,semua penentuan itu hingga kini belum dicabut.
“Penetepan titik koordinat belum dicabut,semua dokumen dan fakta-fakt ter up date dengan baik.Kalau pemerintah mau cabut ataupun dibatalkan umumkan,”tegas Anthon.
Sementara soal pernyataan Megawati soal penolakan Bandara Bali Utara ,menurut Anthon dipahami dari perspektif ibu dan anak.
Hanya saja karena menyangkut hal formil karena rencana program bandara dari Negara termasuk sumber pembiayaan untuk melakukan kajian menggunakan uang Negara.
“Karena itu untuk menarik program bandara (Bali Utara) memerlukan tahapan tidak bisa dicabut begitu saja.Uang Negara yang sudah dikeluarkan untuk melakukan kajian siapa yang bertanggungjawab?.Para pejabat yang petantang petenteng ikut rapat menggunakan uang rakyat,”tegasnya.
Karena itu,Anthon berharap kepada semua pihak untuk bersabar menanggapi statmen penolakan Bandara Bali Utara oleh Ketum DPP PDI Perjuangan tersebut.Sembari menunggu pernyataan resmi dari Presdiden Jokowi terkait nasib kelanjutan Bandara Bali Utara.
“Kita tunggu pernyataan resmi Presiden Jokowi sebagai pemegang policy tertinggi dinegeri ini.Kita tunggu pernyataan Presiden soal Bandara,”tandas Anthon (Yasin)

.png)