Advertisement
Berita Nusra – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, bersama tim ahli dari Kementerian/BKKBN, kini tengah intensif melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan telaah lapangan di Sembalun. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran vital Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B. Program MBG 3B secara spesifik menargetkan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD.
Kunjungan tim pusat ke Sembalun, daerah yang dikenal kaya akan potensi pangan bergizi, menjadi momentum penting. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang muncul serta merumuskan strategi terbaik demi implementasi efektif program nasional MBG ini.
Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, Dokter Hasbi Santoso, mengakui bahwa ketersediaan sarana prasarana dapur serta cakupan sasaran MBG 3B masih menjadi tantangan signifikan di Sembalun. "Dari kebutuhan, idealnya ada tiga dapur yang diperlukan. Saat ini, satu sedang dalam proses pembangunan. Dengan dua dapur yang ada, baru enam desa yang terlayani secara utuh," jelas Dokter Hasbi pada Jumat, 5 Desember 2025. Ia juga menyoroti target ambisius untuk sasaran 3B di tahun 2026. "Kita harus mampu memenuhi sasaran tambahan B3 ini secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar persentase," tegasnya.
Salah satu fokus utama dalam FGD adalah mengevaluasi kinerja dan peran TPK yang berjumlah lebih dari 3.100 orang di seluruh Lombok Timur. Para TPK ini tersebar di setiap desa, dengan tugas mendampingi sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) per tim. Dokter Hasbi Santoso secara jujur mengakui adanya kelemahan mendasar dalam operasional TPK, terutama terkait data primer. "Bukan berarti TPK tidak bekerja, namun kinerjanya perlu dioptimalkan, khususnya dalam hal data. Data yang kami miliki seringkali lemah, seperti data perkawinan di bawah umur yang umumnya sekunder. Jika TPK diberdayakan dengan baik, mereka bisa mendapatkan data primer dari 200 KK yang didampingi dengan mudah," imbuhnya. Selain itu, ketiadaan Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas bagi TPK juga menjadi perhatian serius. "Mohon maaf, ada kelemahan mendasar karena belum ada SOP yang detail mengenai apa yang harus dikerjakan oleh TPK," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ir. Siti Fatonah Mph, Penyuluh KB Ahli Utama Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari telaah nasional untuk mengukur efektivitas TPK. "Misi kami adalah melakukan telaah mendalam terhadap peran TPK dalam program makanan bergizi gratis 3B," kata Ir. Siti Fatonah. Ia menekankan bahwa program MBG bukan sekadar penyaluran makanan, melainkan lebih menitikberatkan pada edukasi. "Yang terpenting adalah mengedukasi keluarga untuk mengubah perilaku dalam penyediaan makanan bergizi di rumah masing-masing, karena program MBG hanya memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan kalori harian," jelasnya.
Mengenai anomali stunting di Sembalun, meskipun daerah ini merupakan sentra produksi sayur-mayur, Ir. Siti Fatonah menyoroti pentingnya protein hewani. "Stunting tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan sayuran. Pengaruh terbesar sebenarnya berasal dari kurangnya asupan protein hewani," tegasnya. Dokter Hasbi Santoso menambahkan bahwa angka stunting di Lombok Timur secara umum masih di atas rata-rata nasional. Untuk Sembalun sendiri, ia memperkirakan angka stunting saat ini berada di kisaran 12% (3% dari total penduduk sekitar 25 ribu).
DP3AKB Lombok Timur berkomitmen untuk mendorong setiap kecamatan mengaktualisasikan kebutuhan dapur MBG yang masih kurang. Langkah strategis lainnya meliputi penyusunan SOP yang lebih jelas dan rinci untuk TPK, termasuk arahan, tugas, dan tanggung jawab. Selain itu, penguatan koordinasi vertikal dengan mengundang perwakilan dinas dan ahli di tingkat provinsi (BKKBN dan Dinas DP3AP2KB) diharapkan dapat memperjelas tugas dan kewajiban TPK, terutama mengingat honor mereka bersumber dari pihak provinsi.
Melalui penguatan TPK dan koordinasi yang lebih solid, DP3AKB berharap dapat mengumpulkan data primer keluarga secara akurat dan akuntabel. Dengan demikian, Program MBG 3B diharapkan menjadi langkah signifikan dalam menekan angka stunting di Lombok Timur, khususnya di Sembalun.
