Advertisement
KABARNETIZENS.COM -- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Putu Martha Ardana, SST, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
FGD ini diselenggarakan dalam rangka pengumpulan data awal sebagai bagian dari proses penelitian yang akan dilaksanakan di tiga wilayah penelitian, yakni Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Badung. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menggali informasi dan masukan langsung dari para pemangku kepentingan terkait topik penelitian yang diusung.
Penelitian ini diinisiasi oleh Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dengan dukungan dari Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada. Tujuan penelitian adalah melakukan “Kajian Hambatan dan Pendukung dalam Implementasi Minimum Initial Service Package (MISP) untuk Layanan Kesehatan Reproduksi di Wilayah Rawan Bencana di Bali Tahun 2025.”
MISP sendiri merupakan paket layanan minimum yang harus tersedia untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan reproduksi, khususnya bagi kelompok rentan, di situasi darurat atau pascabencana. Kajian ini menjadi penting mengingat Bali memiliki potensi risiko bencana alam yang cukup tinggi, sehingga kesiapan layanan kesehatan reproduksi perlu dipastikan dapat berjalan secara efektif dan merata.
Melalui FGD ini, diharapkan akan terhimpun informasi komprehensif mengenai berbagai tantangan di lapangan, baik terkait sumber daya manusia, fasilitas, koordinasi antarinstansi, maupun dukungan kebijakan yang ada. Selain itu, diskusi ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi faktor pendukung yang dapat memperkuat implementasi MISP, termasuk kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Kehadiran Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan turut menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan reproduksi di wilayah rawan bencana.
