Puluhan Warga Batu Ampar Minta Jokowi Turun Tangan

Advertisement

Pelemik Batu Ampar, puluhan warga menuntut Keadilan
 

SINGARAJA (kabarnetizens.com)

Puluhan warga Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerograk, Kabupaten Buleleng, Bali, korban perampasan tanah miliknya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengharapkan belas kasihan Presiden RI Joko Widodo. 

Kehadiran Joko Widodo ke Bali dan membagi bagikan sembako di wilayah Kabupaten Gianyar dianggap tidak tepat. Karena masih banyak masyarakat yang perlu dibantu. Diantaranya warga Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerograk, Buleleng. Puluhan warga Batu Ampar tersebut menginginkan Presiden Joko Widodo hadir di tengah-tengah mereka menyelesaikan sengketa yang berkepanjangan. 

Gede Kariasa, salah satu warga  Batu Ampar mengatakan, dirinya merasa iri dengan kehadiran Presiden RI ke Gianyar, bukan soal bagi bagi sembakonya, namun alangkah bijaknya, jika kehadiran Joko Widodo juga memperhatikan warga yang menjadi korban mafia tanah di Buleleng. "Kami merasa iri karena Pak Jokowi datang ke Bali tidak bisa datang ke Buleleng, kami sangat berharap jika Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kami dan memberikan solusi terbaik dalam sengketa tanah di Batu Ampar, " ujarnya. 

Sementara Bambang Permadi berharap, Presiden hadir ke Batu Ampar, karena masyarakat Batu Ampar yang selama ini merasa terdzolimi oleh mafia tanah dan kasusnya masih terkatung-katung,  "Siapa tahu dengan hadirnya Pak Jokowi ke desa kami bisa lebih cepat kasus sengketa tanah terselesaikan dan warga mendapatkan haknya, " pinta Bambang Permadi. 

Diketahui, sengketa tanah antara warga dengan pemerintah Buleleng saat ini sudah ditangani oleh satgas mafia tanah dan mendapatkan prioritas penanganannya oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Diharapkan intelijen dan pengawal presiden menyampaikan prihal peristiwa perampasan tanah warga Batu ampar kepada Presiden Joko Widodo,” pungkas Bambang Permadi

Salah seorang warga yang enggan dituliskan identitasnya menyebutkan, dipenghujung jabatan presiden Jokowi, semestinya kasus penyelesaian mafia tanah yang tersebar di seluruh Indonesia itu segera diselesaikan.

 Karena menurutnya, ketika konflik agraria dengan warga Sumberkelampok sudah diselesaikan dengan pemberian sertifikat hak milik kepada masyarakat, di sisi lain rasa keadilan masyarakat sekitar terus dibiarkan berlarut-larut

"Kita berharap presiden Jokowi dipenghjung jabatannya ini bisa selesaikan konflik puluhan tahun sepertinya pembiaran rasa keadilan tidak merata,"ujar sumber tersebut (TIM_netizens)