Advertisement
KABARNETIZEN | Buleleng - Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan di bangun di areal Pasar Banyuasri di akui tak akan mengalihkan fungsi dari pasar tersebut. MPP ini nantinya akan membawa dampak bagi Pasar Banyuasri sendiri.
Hal ini karena akan diintegrasikan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para UMKM ini akan dipadukan bersama dan berdekatan dengan MPP.
“Sembari mencari pelayanan, masyarakat bisa menikmati produk UMKM seperti kuliner. Rencana awal sewa akan digratiskan terlebih dahulu” kata Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rabu 28 Desember 2022.
MPP ini akan di bangun di lantai tiga Pasar Banyuasri. Hal ini juga akan di akui pasar bisa semakin ramai. Ini dikarenakan keterpaduan antara MPP dan UMKM. MPP memiliki karakter yang berbeda dengan mal-mal lainnya. Ada masyarakat yang berkepentingan untuk mengurus surat menyurat dan administrasi.
“Sehingga masyarakat akan datang dan Pasar Banyuasri menjadi ramai,” ucap Lihadnyana.
Untuk diketahui, pembangunan MPP akan menggunakan dana APBD dan dibantu dengan BKK Provinsi sebesar Rp8 Miliar. Di mall pelayanan publik tersebut, juga akan disiapkan sarana bermain anak hingga tempat kuliner. Pemerintah Buleleng memiliki target MMP ini bisa mulai dikerjakan pada awal tahun 2023.
“ini harus akan dilaksanakan dengan tempo sesingkat-singkatnya dengan kualitas yang bagus” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Buleleng I Made Kuta mengatakan, dengan adanya MPP, semua proses pelayanan itu menjadi satu pintu di sana.
Pelayanan sesuai dengan perizinan itu ada 214 jenis perizinan jika ditambah lagi dengan instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan, Samsat, BPJS dan juga BPN.
“Kami juga menyiapkan arsitek. Nanti kalau masyarakat ingin mendesain rumahnya atau usahanya langsung ada di lokasi itu, dia tidak lagi mencari desainer di luar. Kita sudah siapkan semua itu,” katanya
Begitu pula dengan pengusaha yang memerlukan akta pendirian. Tidak perlu lagi keluar mencari akta notaris karena di MPP juga disiapkan notaris. Ini dilakukan agar semuanya menjadi lebih mudah dan waktunya lebih pendek. Semua itu sudah terprogram pada tahun 2023 mendatang.
“Semoga semua bisa berjalan dengan baik. MPP ini akan menjadi aset Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi dalam rangka peningkatan investasi. SDM juga kami sudah siap”pungkas Kuta (tor)

.png)