Advertisement
KabarNetizen (Bali) -- Menandai pesta demokrasi lima tahunan, Bawaslu Provinsi Bali mengikuti apel siaga pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang pusatkan di Bawaslu RI.
Digelar secara hybrid terhubung langsung dengan pelaksanaan apel siaga pengawasan yang dipusatkan di Kantor Bawaslu RI diikuti Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se- Indonesia.
Sebagai pembina apel, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta komisioner lainya dan jajaran kesekretariatan di lingkungan Bawaslu RI serentak pada Selasa (14/06).
Apel Pengawasan di Bawaslu Bali sendiri, dipimpin langsung Ketua Bawaslu Bali , Ketut Ariyani, didampingi anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.
Mengingat, Pengawasan tahapan Pemilu 2024 ini secara simbolis ditandai dengan bunyi sirine yang ditekan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Bagja menyatakan apel siaga ini merupakan tanda dimulainya pengawasan Pemilu 2024.
"Apel siaga ini 'aware' bahwa jam kita sudah dimulai, jam pengawasan sudah dimulai," ujar Bagja.
Mantan Kordiv Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Periode 2017-2022 ini menegaskan, para pengawas Pemilu sudah harus mengubah jam kerja lantaran jam kerja pengawasan berbeda dengan jam kerja pada umumnya.
Untuk itu kata Bagja, kemampuan para pengawas Pemilu dalam menangani seluruh perkara, permohonan, pencegahan, pengawasan, penyilidikan maupun pemantauan pengawasan adalah hal yang utama.
Ia juga menyampaikan bahwa satu bulan ini lembaga Pengawas Pemilu akan melakukan pembenahan organisasi dan melakukan perbaikan Perbawaslu. Kemudian Perbawaslu pengawasan tahapan akan diajukan ke lembaga legislatif pada minggu yang akan datang.
"Nanti bulan September akan ada pendaftaran partai politik peserta Pemilu, bulan November akan ada sengketa kemungkinannya," ucap lelaki kelahiran Medan itu.
Bagja juga turut memberi pesan kepada para pengawas pemilu di daerah. Yakni meminta jajarannya terutama di tingkat Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas dalam hal penyelidikan, mengawasi proses-proses tahapan Pemilu, mengawasi pergerakan orang-orang yang akan melakukan politik uang, politisasi SARA, hoaks dan yang lainnya.
"Bulan-bulan ke depan adalah bulan pengawasan diluar tahapan kampanye, entah itu sosialisasi, entah itu pergerakan massa atau apapun itu. Kawan-kawan di daerah juga harus mulai kerja sama dengan lembaga pemantau, media, atau kerja sama dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan stakeholder lain," paparnya.
Di sisi lain, KetuanBawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan, dengan telah dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, pihaknya akan lebih merapatkan barisan dalam rangka menyusun strategi kerja pengawasan setiap tagapan.
Konsolidasi sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Bali dan Kabupaten Kota adalah prioritas pertama kami dalam menyiapkan diri melakukan pengawasan, ujar mantan Ketua Panwaslu Buleleng ini.
Setelah itu, lanjut Ariyani, baru akan dilakukan konsilidasi dengam stake holder untuk membangun keaamaan visi dan misi dalam mensukseskan pesta demokrasimlima tahunan ini.
Hal yang sama dikatakan anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia. Menurut Rudia, menegakkan hukum Pemilu secara berkeadilan adalah salah satu jaminan tercapainya Pemilu yang substantive. Penegakkan hukum dalam setiap penanganan pelanggaran Pemilu harus mampu memberikan rasa keadilan kepada siapapun termasuk kepada semua peserta Pemilu.
Yang terpenting adalah, hukum mampu memberikan efek jera, bukanya dianggap sebagai sesuatu yang sekedar penegakan saja, ujar mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini. (Red)
